pesta laut bontang kuala

Dua agenda pergelaran budaya Bontang yakni Pesta Laut Bontang Kuala dan Erau Pelas Benua bakal masuk kalender nasional mulai 2011. Namun demikian masih ada kendala utama dalam menggelar pesta budaya ini, misalnya ketiadaan anggaran. Padahal tiap tahun biaya meningkat. Untuk 2011 biaya diprediksi menjadi Rp 200 juta.
Sejak Kamis (16/12) hingga Selasa (21/12) Pesta Laut Bontang Kuala digelar. Saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)Bontang tengah memperjuangkan kegiatan ini masuk kalender wisata nasional.
“Kami berharap tahun depan hal itu dapat terwujud. Sebab, dua agenda pesta adat itu sangat potensial untuk menarik wisatawan berkunjung ke Bontang,” tegas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bontang Aliyudin, Kamis (16/12), ketika menghadiri pembukaan Pesta Laut di anjungan Bontang Kuala.
Ia yakin, jika masuk agenda nasional, maka nama Bontang bisa terangkat. Alasannya semua mata akan ikut tertuju ke Kota Taman untuk menyaksikan dua agenda kebudayaan daerah tersebut. Di samping itu, di Bontang banyak orang asing yang bekerja di 2 perusahaan raksasa di Bontang, yakni PT Pupuk Kaltim dan Badak NGL. “Itu pasti. Saya yakin itu. Dengan adanya hal itu, maka imbasnya ke dunia pariwisata kita. Pasti akan banyak wisatawan datang kemari untuk menyaksikan Pesta Laut dan Erau Pelas Benua ,” terangnya.
Karena bakal menjadi agenda nasional, Disbudpar Bontang akan mengalokasikan anggaran. Namun ketika ditanya berapa besar anggarannya, Ali menjawab serius. “ Saat ini kami tengah menggodoknya. “Kami masih mematangkan perencanaanya. Baru setelah itu kita ajukan,” ucapnya.

Wali Kota Bontang Andy Sofyan Hasdam menyambut baik hal itu. Sebab kata wali kota yang sukses memimpin Bontang selama dua periode itu, warisan kebudayaan harus terus dilestarikan. “Ini budaya kita. Warisan nenek moyang kita. Harus tetap kita jaga dan lestarikan. Sebab itulah identitas kita,” sebutnya.
Ketua Panitia Pesta Laut Jafar HJ mengatakan, sejak digelar rutin tahun 1996, sampai sekarang, pesta laut tak pernah lepas dari kesulitan pendanaan.
Untuk 3 tahun terakhir saja, pendanaannya seret. Sumber dananya dari pemerintah kota (Pemkot) Bontang. “Keluar sih keluar Mas dananya, tapi lama. Bahkan setelah acara selesai,” terang dia. Tahun 2008, anggaran yang dipakai Rp 50 juta, 2009 naik jadi Rp 75 juta. Baru pada 2010 menyentuh angka Rp 100 juta. “Tahun depan diprediksi jadi Rp 200 juta,” tegasnya. (*/ml/che)

selengkapnya!

sejarah kutai kartanegara

Kabupaten Kutai merupakan kelanjutan dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Setelah Republik Indonesia berdiri, pada tahun 1947 Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status Daerah Swapraja Kutai masuk kedalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat.

Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa tingkat kabupaten berdasarkan UU Darurat No.3 Th.1953.

Berdasarkan UU No.27 Tahun 1959, status Daerah Istimewa Kutai dihapus dan daerah ini dibagi menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni:
1. Kotamadya Balikpapan dengan ibukota Balikpapan
2. Kotamadya Samarinda dengan ibukota Samarinda
3. Kabupaten Kutai dengan ibukota Tenggarong

Pada tahun 1995 Kabupaten Kutai menjadi salah satu Daerah Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah, berdasarkan PP No.8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Daerah Tingkat II Percontohan.

Pada tahun 1999, wilayah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 4 daerah otonom berdasarkan UU No.47 Th.1999, yakni:
1. Kabupaten Kutai dengan ibukota Tenggarong
2. Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar
3. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta
4. Kota Bontang dengan ibukota Bontang

Peta Wilayah Kabipaten Kutai Kartanegara
Peta Kabupaten Kutai Kartanegara diantara daerah-daerah hasil pemekaran Kutai: Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan.

Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara
Wilayah Bekas Kesultanan Kutai Kartanegara Wilayah Bekas Kesultanan Kutai Kartanegara

Istilah Kabupaten Kutai Induk sering digunakan untuk membedakan antara Kabupaten Kutai hasil pemekaran dengan Kabupaten Kutai yang lama. Pada Musyawarah Nasional yang pertama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) yang diadakan di Tenggarong pada tahun 2000, Presiden RI Abdurrahman Wahid yang membuka Munas tersebut mengusulkan agar Kabupaten Kutai hasil pemekaran menggunakan nama Kabupaten Kutai Kartanegara, mengingat kota Tenggarong juga merupakan ibukota dari Kesultanan Kutai Kartanegara.

Tanggal 23 Maret 2002, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menetapkan penggunaan nama Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2002 tentang “Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara”

selengkapnya!